Jakarta (ANTARA
News) - Sidang paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat malam,
membahas rencana penaikan harga BBM bersubsidi berlangsung dalam suasana
hujan interupsi dan cukup panas. Fraksi PKS tegas menolak keinginan
pemerintah menaikkan harga BBM itu.
Marzuki Alie, Ketua DPR, yang memimpin sidang berkali-kali menjelaskan dua opsi yang akan dibawa dalam mekanisme voting untuk menghasilkan keputusan. Opsi pertama adalah ayat 6 pasal 7 UU APBN 2012 tetap diberlakukan; sedang opsi kedua adalah menambahkan ayat 6(a) dalam pasal 7 UU APBN 2012 itu.
Ayat dan pasal undang-undang inilah yang menjadi pangkal masalah pemberlakuan atau tidak jadi memberlakukan penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR.
Belasan anggota DPR sampai harus maju ke depan meja pimpinan sidang untuk menyampaikan keberatannya jika sidang paripurna langsung melaju ke tahap voting menuju pengambilan keputusan.
Dari seluruh fraksi di DPR, Fraksi Demokrat berkali-kali menyatakan siap menuju voting. Ke-148 anggotanya di DPR menyatakan diri siap.
Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, dalam interupsi sebelum voting dilaksanakan, menegaskan opsi kedualah yang dibawa ke dalam mekanisme voting. Hal itu menjadi perhatian para hadirin yang memenuhi kuorum sidang.
Hingga pukul 11.59 WIB, keputusan membawa hal ini ke dalam mekanisme voting belum disepakati hadirin sidang paripurna DPR itu. Malah situasi semakin memanas. Sebelumnya, sidang paripurna diskors dua kali agar fraksi-fraksi di Parlemen bisa melakukan lobby.
Marzuki Alie, Ketua DPR, yang memimpin sidang berkali-kali menjelaskan dua opsi yang akan dibawa dalam mekanisme voting untuk menghasilkan keputusan. Opsi pertama adalah ayat 6 pasal 7 UU APBN 2012 tetap diberlakukan; sedang opsi kedua adalah menambahkan ayat 6(a) dalam pasal 7 UU APBN 2012 itu.
Ayat dan pasal undang-undang inilah yang menjadi pangkal masalah pemberlakuan atau tidak jadi memberlakukan penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR.
Belasan anggota DPR sampai harus maju ke depan meja pimpinan sidang untuk menyampaikan keberatannya jika sidang paripurna langsung melaju ke tahap voting menuju pengambilan keputusan.
Dari seluruh fraksi di DPR, Fraksi Demokrat berkali-kali menyatakan siap menuju voting. Ke-148 anggotanya di DPR menyatakan diri siap.
Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, dalam interupsi sebelum voting dilaksanakan, menegaskan opsi kedualah yang dibawa ke dalam mekanisme voting. Hal itu menjadi perhatian para hadirin yang memenuhi kuorum sidang.
Hingga pukul 11.59 WIB, keputusan membawa hal ini ke dalam mekanisme voting belum disepakati hadirin sidang paripurna DPR itu. Malah situasi semakin memanas. Sebelumnya, sidang paripurna diskors dua kali agar fraksi-fraksi di Parlemen bisa melakukan lobby.
Ketua DPR Marzuki Alie (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kedua kanan), Taufiq Kurniawan (kanan)
serta Priyo Budi Santoso (kiri) memimpin pembahasan Perubahan UU Nomor
22/2011 terkait penaikan harga BBM di Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Jumat (30/3). Sejumlah partai dalam rapat Badan Anggaran
mengusulkan adanya ayat baru, yakni pada ayat 6(a) pasal 7 yang
memberikan diskresi kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM
jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) lebih
lima persen. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma
... Hingga pukul 11.59 WIB, keputusan membawa hal ini ke dalam mekanisme voting belum disepakati hadirin sidang paripurna DPR itu. Malah situasi semakin memanas...
Jakarta (ANTARA
News) - Fraksi Hanura DPR keluar dari ruang sidang utama DPR dalam
sidang paripurna membahas penaikan harga BBM bersubsidi, di Gedung
Parlemen, Jakarta, Kamis dini hari. "Saya harus memberitahukan,
Fraksi Hanura walk out...,"
kata Ketua DPR, Marzuki Alie, di depan seluruh hadirin sidang itu.
Sidang paripurna DPR kali ini sempat memanas sembari hujan interupsi
kerap terjadi.
Jakarta (ANTARA
News) - Setelah Fraksi Hanura memutuskan keluar dari ruang sidang
paripurna DPR, giliran Fraksi PDIP juga walk out. Dalam sidang ini, Ketua Fraksi PDIP, Puan
Maharani, langsung keluar memimpin seluruh anggotanya di DPR, Sabtu dini
hari.
Menurut data, PDIP memiliki 94 anggota di DPR. Seluruhnya hadir dalam sidang paripurna yang membahas isu mengijinkan pemerintah menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM bersubsidi itu. Alasan yang dikemukakan F-PDIP itu adalah sidang sudah tidak menghargai ketua fraksi partai berlambang banteng itu.
Dengan begitu, sudah 111 anggota DPR yang tidak ada di dalam ruang sidang paripurna itu, karena Fraksi Hanura memiliki 17 anggota di sana. Fraksi PKS konsisten dengan sikap politiknya menolak penaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut data, PDIP memiliki 94 anggota di DPR. Seluruhnya hadir dalam sidang paripurna yang membahas isu mengijinkan pemerintah menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM bersubsidi itu. Alasan yang dikemukakan F-PDIP itu adalah sidang sudah tidak menghargai ketua fraksi partai berlambang banteng itu.
Dengan begitu, sudah 111 anggota DPR yang tidak ada di dalam ruang sidang paripurna itu, karena Fraksi Hanura memiliki 17 anggota di sana. Fraksi PKS konsisten dengan sikap politiknya menolak penaikan harga BBM bersubsidi.
REPRO/TV ONE
Sejumlah
mahasiswa yang ada di balko ruang rapan Paripurna terlibat keributan
dengan aparat Pamdal DPR RI, Jumat (30/3/2012) malam.
Rapat paripurna DPR RI dalam pembahasan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akhirnya sepakat untuk melakukan voting. Namun setelah pimpinan rapat Marzuki Alie mengungkapkan akan melaksanakan voting, ruang sidang justru dihujani instrupsi.
Pembahasan Sidang Paripurna sudah akan mencapai titik akhir. Pasalnya, melalui pandangan yang dipaparkan oleh tiap fraksi sudah mengkerucut kepada dua opsi.
Adapun dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie adalah bila Pasal 7 ayat 6 tidak berubah, atau dengan kata lain harga eceran BBM bersubsidi tidak dapat naik. Pemerintah pun diminta untuk tidak menaikkan harga BBM.
"Selain tidak berubah, opsi kedua pasal 7 ayat 6 ditambah ayat 6 a dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan, selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen," kata Marzuki Alie, saat rapat sidang paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012) malam.
Pimpinan Sidang Paripurna Marzuki alie mengungkapkan, bahwa ada dua opsi yang akan ditentukan oleh mekanisme pemungutan suara.
Berikut isi kedua opsi tersebut:
1. Pasal 7 ayat 6, tanpa tambahan ayat.
2. Pasal 7 ayat 6 dengan tambahan ayat (berisi 15% dengan waktu 6 bulan).
Dari peta politiknya, pendukung opsi 1 adalah PDI P, Gerindra, Hanura, PKS. Kemudian pendukung opsi 2 adalah Golkar, PD, PKB, PPP dan PAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar